13 Januari 2023
Penerapan TKDN Diyakini Bisa Buka Lapangan Pekerjaan Lebih Banyak
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong pengadaan barang dan jasa di ibu kota negara (IKN) Nusantara agar mendukung produk dalam negeri (PDN) dan UMKM sebagai upaya menumbuhkan titik-titik ekonomi baru, seperti dilansir dari https://voi.id/.
LKPP pun telah menerbitkan Peraturan LKPP terkait pedoman penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa IKN yang semangat utamanya adalah mendukung produk dalam negeri (PDN) dan usaha mikro-kecil/UMK serta koperasi.
LKPP juga mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah berkomitmen mengakomodasi dan mengoptimalkan PDN dan UMK-Koperasi dalam pembangunan IKN ke depannya. Koordinator V Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Manlian Ronald A. Simanjuntak mengatakan, TKDN sangat diperjuangkan supaya sepenuhnya (fully) 70 persen sampai 80 persen ada di Indonesia.
Strategi yang dilakukan adalah yang pertama LPJK mendorong mulai dari tenaga kerja konstruksi, aplikator, material, badan usaha termasuk penyedia jasa untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang digunakan adalah berasal dari Indonesia. Kalaupun ada tenaga kerja asing maka wajib didampingi oleh tenaga kerja Indonesia.
Sedangkan untuk urusan material, LPJK melihat bagaimana ketersediaan material lokal. Jika ada material dari luar negeri maka diusahakan pabrikannya dihasilkan di Indonesia, termasuk peralatan, perakitan sampai dengan ketersediaan suku cadang dan sebagainya.
Koordinator V LPJK Kementerian PUPR Manlian Ronald A. Simanjuntak mengatakan hal berikut seperti dilansir dari https://validnews.id/, "Kementerian PUPR bersama LPJK dipercayakan untuk bagaimana seluruh sektor konstruksi kami bantu nilai. Kami melakukan Focus Group Discussion (FGD), business matching, sampai dengan pendampingan supaya TKDN-nya masuk ke dalam bobot yang diharapkan". Terkait TKDN ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Hal ini dikarenakan sertifikasi TKDN diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
Presiden Joko Widodo juga meminta kepada jajaran menteri untuk menempatkan peraturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebagai kebijakan strategis, guna meningkatkan lapangan pekerjaan di Tanah Air.
Menurut Presiden Joko Widodo, dalam memperkuat industri nasional serta membuka lapangan kerja yang lebih luas, maka diperlukan peningkatan penggunaan kandungan komponen dalam negeri di setiap produk. Penerapan TKDN bukan hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor tapi bisa juga mendorong masuknya investasi di sektor industri substitusi impor, sehingga ke depan terjadi transfer teknologi ke pekerja Indonesia.
Hal tersebut telah dibuktikan melalui langkah Acer dengan turut membuka lapangan pekerjaan bagi pekerja Indonesia di pabrik rakitan produk Acer yaitu Acer Manufacturing Indonesia yang telah beroperasi secara lokal sejak tahun 2012.
Acer Manufacturing Indonesia merupakan bagian dari usaha dan komitmen Acer untuk memenuhi standar peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama untuk pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Acer Manufacturing Indonesia juga memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri dan perekonomian lokal di Indonesia dengan menyerap tenaga kerja dari dalam negeri dan alih teknologi.
Acer mendukung program pemerintah dalam menghadirkan produk seperti Laptop TKDN dan memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) lebih dari 40%. Adapun produk Acer yang memenuhi standar TKDN itu di antaranya Notebook, Chromebook, PC All in One (AIO), Desktop PC, dan Mini PC.
Dalam mendukung program TKDN Nasional tersebut, Acer membangun bangsa melalui pemanfaatan sumber daya di Indonesia dan mendorong kemajuan industri dan ekonomi secara menyeluruh. Anda bisa temukan Produk Acer yang telah memiliki sertifikasi TKDN dengan mengunjungi tautan berikut atau Anda bisa hubungi kami untuk informasi lebih lengkap.